Pemerintah kembali menggulirkan rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini memicu kegelisahan dan dirasakan sebagai pukulan berat, terutama bagi kaum buruh yang selama ini sudah nombok hidupnya akibat upah yang diterima tak mencukupi kebutuhan hidup. Ya, kenaikan PPN akan menciptakan beban tambahan. PPN adalah pajak yang dibebankan pada konsumen. […]

Penulis : Roni Febrianto, ST, M Fil [1] Pendahuluan Pada 15 Desember 2022, DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan  (P2SK) menjadi Undang Undang . Versi final UU terdiri dari 341 pasal yang dibagi ke dalam 27 bab mengenai kebijakan dan praktik sektor keuangan. DPR menerbitkan Versi Rancangan Undang-Undang (“RUU […]

[ Ini saatnya kita berpihak pada pekerja, bukan justru menambah beban mereka yang sudah sempoyongan dihantam palu godam kebijakan yang merugikan. ] Rencana pemerintah mewajibkan iuran pensiun tambahan bagi pekerja melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah kebijakan yang perlu kita sikapi. Terutama karena situasi perekonomian pekerja saat ini […]

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan rencana mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia untuk mengikuti asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025, berbagai reaksi muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah buruh. Dari perspektif buruh, kebijakan ini cenderung merugikan. Kebijakan ini, yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor […]

Transisi yang berkeadilan (just transition) merupakan ikhtiar penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Agar transisi ini benar-benar adil, kita harus memastikan seluruh pekerja — termasuk pekerja informal di industri batubara — dilibatkan dan dilindungi hak-haknya. Ini sejalan dengan prinsip no one left behind. Tidak boleh ada satu pun yang ditinggalkan. Sebenarnya bukan hanya di industri […]

Industri tekstil di Indonesia tengah mengalami masa-masa krisis. Ini ditandai dengan adanya penutupan puluhan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan ribu buruh. Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 adalah biang keladi. Padahal, peraturan ini awalnya dirancang untuk merespons perkembangan terbaru dalam perdagangan internasional, memperkuat mekanisme kuota dan lisensi impor, serta memfasilitasi […]

Hak atas perumahan bukan sekadar mimpi yang tergantung di langit-langit harapan. Ia adalah hakikat manusia untuk hidup layak, di bawah atap yang melindungi dari deras hujan dan terik matahari. Di setiap jengkal tanah yang dipijak, tersimpan janji negara untuk menghadirkan keadilan, memberikan tempat yang pantas bagi setiap jiwa. Rumah adalah ruang untuk bercengkerama dengan keluarga, […]

Dalam menghadapi krisis iklim global dan kebutuhan mendesak untuk beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, serikat pekerja memiliki peran penting sebagai pelopor dalam memastikan bahwa transisi energi terjadi secara adil. Serikat Pekerja berada di posisi unik untuk tidak hanya melindungi hak serta kepentingan pekerja, tetapi juga untuk mempengaruhi […]

Dalam beberapa tahun terakhir, hak berserikat di Indonesia mengalami kemunduran signifikan. Terutama setelah pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Bisa dikatakan, keberadaan undang-undang ini adalah pengkhianatan terhadap Konvensi ILO No. 87 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini menjamin kebebasan berserikat dan hak berorganisasi, namun realitas yang terjadi menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Ketika kemudian […]