Praktik outsourcing dalam dunia ketenagakerjaan adalah wajah modern dari eksploitasi yang sudah seharusnya dikubur dalam-dalam. Di tengah gempuran kapitalisme yang rakus, outsourcing dijadikan dalih efisiensi dan fleksibilitas oleh para pengusaha, namun yang terjadi sesungguhnya adalah pemiskinan sistematis terhadap kelas pekerja. Mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan justru dijadikan barang sekali pakai—dipakai, dieksploitasi, lalu dibuang […]

Pendahuluan Merujuk pasal 6 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM). Yang menjadi pembeda dengan PT Jamsostek adalah tambahan program jaminan pensiun. Pasal 1 Peraturan Pemerintah 45 tahun 2015 mendifiniskan jaminan […]

PENDAHULUAN Satu dasa warsa lebih Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masih jauh dari harapan untuk bisa memajukan kesejahteraaj umum seperti tujuan nasiona Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) alinea ke-4 (empat). Kesejahteraan sosial menjadi agenda […]

Oleh: Roni Febrianto, ST, M Fil [1] Dana pensiun merupakan uang atau fasilitas yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kehidupan di masa tua atau saat sudah tidak aktif bekerja akibat usia kerja, kecelakaan, hingga mengalami kecacatan. Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, yang diberikan pada peserta untuk mempertahankan kehidupan yang layak ketika […]

Pemerintah kembali menggulirkan rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini memicu kegelisahan dan dirasakan sebagai pukulan berat, terutama bagi kaum buruh yang selama ini sudah nombok hidupnya akibat upah yang diterima tak mencukupi kebutuhan hidup. Ya, kenaikan PPN akan menciptakan beban tambahan. PPN adalah pajak yang dibebankan pada konsumen. […]

Penulis : Roni Febrianto, ST, M Fil [1] Pendahuluan Pada 15 Desember 2022, DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan  (P2SK) menjadi Undang Undang . Versi final UU terdiri dari 341 pasal yang dibagi ke dalam 27 bab mengenai kebijakan dan praktik sektor keuangan. DPR menerbitkan Versi Rancangan Undang-Undang (“RUU […]

[ Ini saatnya kita berpihak pada pekerja, bukan justru menambah beban mereka yang sudah sempoyongan dihantam palu godam kebijakan yang merugikan. ] Rencana pemerintah mewajibkan iuran pensiun tambahan bagi pekerja melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah kebijakan yang perlu kita sikapi. Terutama karena situasi perekonomian pekerja saat ini […]

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan rencana mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia untuk mengikuti asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025, berbagai reaksi muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah buruh. Dari perspektif buruh, kebijakan ini cenderung merugikan. Kebijakan ini, yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor […]

Transisi yang berkeadilan (just transition) merupakan ikhtiar penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Agar transisi ini benar-benar adil, kita harus memastikan seluruh pekerja — termasuk pekerja informal di industri batubara — dilibatkan dan dilindungi hak-haknya. Ini sejalan dengan prinsip no one left behind. Tidak boleh ada satu pun yang ditinggalkan. Sebenarnya bukan hanya di industri […]