Kahar S. Cahyono dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hadir dalam Forum Global Nyéléni Ketiga yang berlangsung di Kandy, Sri Lanka pada tanggal 6 – 13 September 2025. Dalam forum yang menghimpun lebih dari 700 delegasi dari 103 negara ini, Kahar ditunjuk sebagai salah satu panelis dalam sesi diskusi terkait peran serikat pekerja. 

“Hari ini saya datang membawa suara buruh Indonesia. Suara yang lahir dari pasar kerja yang semakin fleksibel. Ini ditandai dengan kontrak pendek, outsourcing, upah murah, hingga kerja berbasis aplikasi yang membuat buruh kehilangan kepastian. Tidak ada jaminan pekerjaan, pendapatan yang tidak menentu, dan perlindungan sosial yang semakin rapuh,” ujar Kahar mengawali paparannya.

Kahar menegaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja justru memperparah situasi. “Di Indonesia, lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja telah banyak memangkas hak-hak buruh. Dan meskipun buruh berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar dibuat UU Ketenagakerjaan yang baru paling lambat dua tahun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pembuatan UU yang baru dan berpihak pada kepentingan buruh segera dimulai,” jelasnya.

Ia menyoroti bahwa upah murah berdampak langsung pada akses buruh terhadap pangan sehat. “Banyak dari kami juga bekerja di rantai pasok pangan, dari perkebunan sawit hingga industri makanan. Kami melihat bagaimana petani, nelayan, dan buruh sama-sama ditekan oleh sistem yang dikuasai segelintir korporasi besar,” tutur Kahar.

Menurutnya, inilah titik temu perjuangan Nyéléni untuk kedaulatan pangan dan perjuangan buruh untuk kerja layak. Mereka merampas tanah dan laut petani serta nelayan, mengendalikan harga pangan, sekaligus memaksakan sistem kerja fleksibel yang mengorbankan buruh. Selama kerakusan ini dibiarkan, petani akan terus kehilangan tanah, buruh akan terus kehilangan kepastian, dan rakyat akan kehilangan hak atas kehidupan yang bermartabat.

Kahar juga menyinggung kondisi nelayan dan perempuan nelayan yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat proyek-proyek ekstraktif dan eksploitatif seperti tambang, reklamasi, dan mega proyek pariwisata. “Imperialis dan kapitalis terus merampas ruang hidup masyarakat pesisir. Ironisnya, perampasan ruang di laut justru difasilitasi negara melalui kebijakan yang lahir bukan untuk menyejahterakan masyarakat, melainkan merampas ruang hidup mereka. Bahkan, militerisme dijadikan pengaman proyek-proyek ekstraktif, meninggalkan trauma mendalam di banyak wilayah pesisir,” katanya.

Ia mengkritik proyek-proyek seperti Ekonomi Biru, Giant Sea Wall, hingga Aquaculture yang disebutnya sebagai solusi palsu atas krisis pangan. “Krisis iklim dijadikan metode baru penumpukan kapital, dibungkus sebagai proyek iklim atau ketangguhan menghadapi krisis. Pada kenyataannya, negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dijebak dalam skema utang yang mendorong pelepasan sumber daya alam, sementara masyarakat dipaksa menanggung kenaikan pajak.”

Menutup pemaparannya, Kahar menyerukan perlunya membangun konvergensi perjuangan. “Jika kedaulatan pangan adalah perjuangan petani dan nelayan, dan kerja layak adalah perjuangan buruh, kami pikir keduanya bisa bertemu dalam satu tuntutan untuk mengakhiri kerakusan korporasi demi kedaulatan rakyat atas hidupnya sendiri,” pungkasnya.