Bandung, 19 Juni 2025 — Dalam upaya memperkuat kerja sama bilateral di bidang migrasi tenaga kerja, Kedutaan Besar Jerman di Jakarta menyelenggarakan forum dialog tingkat tinggi bertajuk “Kolaborasi Indonesia-Jerman: Memperkuat Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja Indonesia.” Acara ini digelar di tiga lokasi utama di Kota Bandung: Hilton Hotel, Goethe-Institut (Grha Kompas), dan BP3MI Jawa Barat, serta dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai kementerian, lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan serikat pekerja.

Acara yang berlangsung sepanjang hari ini menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara Indonesia dan Jerman dalam menciptakan sistem migrasi tenaga kerja yang aman, tertib, dan teratur. Kedua negara menaruh perhatian serius terhadap tantangan dan peluang global dalam pergerakan tenaga kerja terampil. Menurut laporan ILO tahun 2024, terdapat 167,7 juta pekerja migran internasional—sekitar 4,7% dari angkatan kerja global—yang menjadi motor penggerak ekonomi lintas negara. Sementara Jerman menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja terampil, Indonesia memiliki kekuatan demografi dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif.

Forum ini menjadi wadah untuk mendorong dialog kebijakan serta memperkuat kemitraan kelembagaan antara kedua negara. Salah satu topik krusial yang dibahas adalah perlunya reformasi dalam sistem migrasi pekerja migran Indonesia, termasuk pengembangan keterampilan, penguasaan bahasa, dan peningkatan soft skills seperti sikap kerja dan etika profesional.

Peluncuran Dua Inisiatif Kunci

Dalam momentum strategis ini, dua program utama resmi diluncurkan untuk mendukung ekosistem migrasi tenaga kerja Indonesia yang lebih terstruktur:

1. MOVE-ID (Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia) — Diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) atas mandat dari Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), program ini bertujuan memberikan akses informasi menyeluruh bagi calon pekerja migran.
2. KSM (Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman) — Diinisiasi oleh Goethe-Institut Indonesien di Bandung, program ini akan menjadi pusat pelatihan dan pengembangan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja di Jerman.

Kedua program ini semakin diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara GIZ dan Goethe-Institut, menandai keseriusan kedua negara dalam membangun sistem migrasi berbasis kualitas dan perlindungan yang kuat.

Peluang dan Tantangan: Menuju Satu Juta Pekerja Migran Terampil

Meski tercatat terdapat lebih dari satu juta peluang kerja di luar negeri, hingga tahun 2024 Indonesia baru mampu mengirimkan sekitar 200 ribu pekerja migran ke berbagai negara. Kendala administratif, keterampilan, serta bahasa menjadi tantangan utama. Secara khusus, peluang kerja di sektor keperawatan di Jerman masih terbuka lebar dengan target awal 500 orang, namun realisasinya baru mencapai 200 tenaga kerja.

Pemerintah Indonesia, melalui arahan Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran. Pemerintah juga menindak tegas perusahaan penyalur tenaga kerja yang terbukti tidak mematuhi peraturan. Dalam enam bulan terakhir, empat perusahaan telah dicabut izinnya karena pelanggaran. Menteri Tenaga Kerja juga menekankan pentingnya monitoring ketat guna memberantas praktik human trafficking dan percaloan.

Tantangan Demografi: Peluang Emas bagi Indonesia

Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, dalam sambutannya menyatakan bahwa kerja sama ini didorong oleh tantangan serius yang tengah dihadapi Jerman, yakni menurunnya populasi usia produktif dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai sektor seperti kesehatan, teknik, teknologi informasi, hingga industri ramah lingkungan. Sebaliknya, Indonesia tengah menikmati bonus demografi yang menjanjikan, menjadikannya mitra strategis dalam penyediaan tenaga kerja global.

Revisi UU Pekerja Migran: Saatnya Masyarakat Berperan Aktif

Dalam forum ini juga dibahas pentingnya pengawalan publik terhadap proses revisi Undang-Undang Pekerja Migran yang saat ini tengah berlangsung di DPR RI. Serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil diharapkan turut memberikan masukan agar perlindungan dasar, hak atas upah layak, serta jaminan sosial bagi pekerja migran dapat diwujudkan secara konkret.