Jakarta, 28 Juli 2025 – Bertempat di Kantor Berita ANTARA, lembaga berita tertua di Indonesia yang juga menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa, digelar Dialog Publik Nasional bertema “Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional Menuju Indonesia Emas 2025” pada hari Senin (28/7).

Dialog ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional lintas sektor yang memiliki perhatian serius terhadap isu jaminan sosial dan kesehatan masyarakat, di antaranya:

• Prof. Dr. Ascobat Gani (akademisi dari Universitas Indonesia),
• Ahmad Anshori, S.H., M.Hum (pakar jaminan sosial),
• Said Iqbal, S.E., M.E. (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh),
• Indra Munazwar (Koordinator BPJS Watch), serta tokoh-tokoh lainnya.

Menjelang pembukaan acara, Said Iqbal dalam konferensi pers menyampaikan sikap tegasnya terkait wacana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menyatakan bahwa kedua kebijakan tersebut berpotensi semakin membebani masyarakat, khususnya kalangan buruh, jika tidak disertai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara merata. “BPJS Kesehatan harus mengutamakan peningkatan pelayanan di rumah sakit, bukan menambah beban rakyat melalui kenaikan iuran,” tegasnya.

Sementara itu, Ahmad Anshori mengkritisi tingginya jumlah masyarakat miskin yang masih bergantung pada program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menilai bahwa data 7,83 juta peserta PBI bukanlah indikator keberhasilan, melainkan cerminan kegagalan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara struktural. “Kesejahteraan sosial adalah amanat konstitusi. BPJS tidak boleh lepas dari cita-cita dasar itu,” ujarnya.

Dari perspektif akademik, Prof. Dr. Ascobat Gani menekankan bahwa reformasi sistem kesehatan nasional tidak cukup hanya memperbaiki aspek administratif dan pembiayaan. Menurutnya, BPJS harus mengambil peran lebih besar dalam program promotif dan preventif, khususnya dalam mencegah penyakit di kalangan buruh sebagai tulang punggung produktivitas nasional. Ia menekankan pentingnya terobosan kebijakan dengan pernyataan metaforis, “Tidak akan pernah ada telur dadar jika kita tidak berani memecahkan telurnya.”

Indra Munazwar dari BPJS Watch turut menyampaikan kritik bahwa arah kebijakan BPJS Kesehatan saat ini sudah mulai melenceng dari semangat awal pembentukannya melalui Koalisi Advokasi Jaminan Sosial (KAJS). Ia menilai BPJS perlu dikembalikan ke tujuan awal: memberikan jaminan kesehatan yang adil, berkelanjutan, dan tidak diskriminatif.

Diskusi yang berlangsung sepanjang hari ini dipandu oleh Dr. Wahyudi Wibowo, seorang pengamat Jaminan Kesehatan Nasional, yang berhasil memandu jalannya dialog secara konstruktif dan substantif.

Melalui forum ini, para narasumber sepakat bahwa reformasi jaminan kesehatan nasional harus mengedepankan asas keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok rentan, serta menolak segala kebijakan yang mempersempit akses rakyat terhadap layanan kesehatan yang bermutu.